Roket RX 450 Berhasil

RX-450 meluncur

Lapan berhasil meluncurkan roket RX-450. Peluncuran berlangsung di Balai Produksi dan Pengujian Roket Pameungpeuk, Jawa Barat, Rabu (13/5). RX 450 merupakan roket sonda yang mempunyai diameter 450 mm yang dapat digunakan untuk mengukur parameter atmosfer.

Roket ini direncanakan mampu mencapai ketinggian dan jangkauan maksimum berturut-turut sebesar 44 km dan 129 km jika ditembakkan pada sudut elevasi 70 derajat. Roket RX 450 merupakan bagian dari roket bertingkat yang akan digunakan sebagai Roket Pengorbit Satelit (RPS). Uji terbang roket ini merupakan bagian dari tahapan dalam penguasaan roket RPS yang direncanakan dapat membawa muatan 50 kg ke orbit rendah.

Pada uji terbang roket RX 450 tersebut motor roket dapat berfungsi dengan baik untuk membawa terbang roket. Beberapa hal masih harus terus dilakukan untuk memperoleh hasil terbang yang maksimal.

Setelah peluncuran RX-450, Lapan berencana untuk menuju peluncuran berikutnya yaitu RX-550 dan roket berdiameter yang lebih besar. Hasil peluncuran tersebut menjadikan motivasi bagi Lapan untuk lebih maju dalam peningkatan dan pengembangan teknologi antariksa khususnya roket.

Peluncuran disaksikan oleh Kepala Lapan Prof. Thomas Djamaluddin, Deputi Bidang Teknologi Dirgantara Dr. Rika Andiarti beserta pejabat struktural dan para peneliti Lapan, perwakilan dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, serta PT Pindad.

 

 

 Lapan

 Penulis Berita : Humas/Yudho • Fotografer : Humas/Rizki • 14 May 2015

 

Indonesia tidak butuh Australia

Juru Bicara Kemlu Armanatha Nasir (Hendra/okezone) Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI tidak mempedulikan rencana Pemerintah Australia melakukan pemotongan dana bantuan. Kemlu menyatakan, Indonesia tidak butuh dana bantuan dari Australia. Sebagaimana diketahui, Australia berencana memangkas butuh bantuan ke Pemerintah Indonesia pasca-eksekusi mati gembong narkoba Andrew Chan dan Myuran Sukumaran. Kemlu tidak mempedulikan ancaman itu. “Namun demikian, bantuan yang diberikan oleh Australia merupakan upaya mereka untuk meningkatkan partnership dengan kita sehingga itu merupakan hak mereka untuk memberikan.
 

Tapi Indonesia tidak meminta dana bantuan untuk pembangunan,” kata Juru Bicara Kemlu, Armanatha Nasir, kepada wartawan di Kemlu, Kamis (7/5/2015). “Kita tidak melihat seperti itu. Kita harus melihat bahwa saat ini Indonesia sebagai negara yang dana pembangunannya murni datang dari budget internal. Dana belanja pemerintah tahun 2015 itu Rp 2.093 triliun,” sambung diplomat yang akrab disapa Tata itu. “Itu murni dari biaya sendiri. Pemerintah Indonesia saat ini sudah tidak lagi merupakan negara yang membutuhkan bantuan untuk biaya pembangunan. Indonesia sudah mandiri, tidak lagi membutuhkan bantuan dari negara lain maupun dari organisasi internasional lainnya,” lanjutnya.Warga Australia Tentang Penarikan Dubes dari Indonesia PM Abbott putuskan tarik Dubes dari Indonesia (Reuters) Perdana Menteri (PM) Tony Abbott memutuskan melakukan penarikan Duta Besar (Dubes) Australia untuk RI, Paul Grigson, pasca-eksekusi mati dua gembong narkoba Australia. Namun, sebuah jajak pendapat menyatakan mayoritas warga Australia menentang keputusan Abbott itu. Sebuah jajak pendapat telah dibuat oleh Lowy Institute for International Policy dengan melibatkan sebanyak 1.200 warga Australia. Hasilnya, hanya sebanyak 42 persen yang setuju dengan keputusan PM Abbott untuk penarikan Dubes Australia dari Indonesia. Dalam jajak pendapat tersebut, ketika ditanya apakah eksekusi mati akan membuat dampak besar dalam berkurangnya minat melakukan perjalanan ke Indonesia, 63 persen dari total responden yang menjawab mengatakan, tidak akan ada bedanya. “Meskipun PM Abbott menyatakan protes keras atas eksekusi mati dua warganya, tampaknya rakyat Australia lebih memilih berhati-hati dalam mengambil tindakan tegas terhadap Indonesia setelah eksekusi mati yang telah terlaksana,” ujar Direktur Lowy Institute, Michael Fullilove, seperti dikutip Sydney Morning Herald, Kamis (7/5/2015). Seperti diberitakan, PM Australia Tony Abbott telah memutuskan untuk menarik Dubes dari Indonesia sebagai bentuk kekecewaan atas eksekusi mati dua gembong narkoba, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran. Pada Minggu 3 Mei, Dubes Australia untuk RI, Paul Grigson, telah terbang menuju Perth, Australia atas perintah PM Abbott. Sesampainya di Perth, Dubes Grigson dijadwalkan berkonsultasi dengan Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop. [hmr]

Copy and WIN : http://ow.ly/KNICZ

uru Bicara Kemlu Armanatha Nasir (Hendra/okezone) Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI tidak mempedulikan rencana Pemerintah Australia melakukan pemotongan dana bantuan. Kemlu menyatakan, Indonesia tidak butuh dana bantuan dari Australia. Sebagaimana diketahui, Australia berencana memangkas butuh bantuan ke Pemerintah Indonesia pasca-eksekusi mati gembong narkoba Andrew Chan dan Myuran Sukumaran. Kemlu tidak mempedulikan ancaman itu. “Namun demikian, bantuan yang diberikan oleh Australia merupakan upaya mereka untuk meningkatkan partnership dengan kita sehingga itu merupakan hak mereka untuk memberikan. Tapi Indonesia tidak meminta dana bantuan untuk pembangunan,” kata Juru Bicara Kemlu, Armanatha Nasir, kepada wartawan di Kemlu, Kamis (7/5/2015). “Kita tidak melihat seperti itu. Kita harus melihat bahwa saat ini Indonesia sebagai negara yang dana pembangunannya murni datang dari budget internal. Dana belanja pemerintah tahun 2015 itu Rp 2.093 triliun,” sambung diplomat yang akrab disapa Tata itu. “Itu murni dari biaya sendiri. Pemerintah Indonesia saat ini sudah tidak lagi merupakan negara yang membutuhkan bantuan untuk biaya pembangunan. Indonesia sudah mandiri, tidak lagi membutuhkan bantuan dari negara lain maupun dari organisasi internasional lainnya,” lanjutnya.Warga Australia Tentang Penarikan Dubes dari Indonesia PM Abbott putuskan tarik Dubes dari Indonesia (Reuters) Perdana Menteri (PM) Tony Abbott memutuskan melakukan penarikan Duta Besar (Dubes) Australia untuk RI, Paul Grigson, pasca-eksekusi mati dua gembong narkoba Australia. Namun, sebuah jajak pendapat menyatakan mayoritas warga Australia menentang keputusan Abbott itu. Sebuah jajak pendapat telah dibuat oleh Lowy Institute for International Policy dengan melibatkan sebanyak 1.200 warga Australia. Hasilnya, hanya sebanyak 42 persen yang setuju dengan keputusan PM Abbott untuk penarikan Dubes Australia dari Indonesia. Dalam jajak pendapat tersebut, ketika ditanya apakah eksekusi mati akan membuat dampak besar dalam berkurangnya minat melakukan perjalanan ke Indonesia, 63 persen dari total responden yang menjawab mengatakan, tidak akan ada bedanya. “Meskipun PM Abbott menyatakan protes keras atas eksekusi mati dua warganya, tampaknya rakyat Australia lebih memilih berhati-hati dalam mengambil tindakan tegas terhadap Indonesia setelah eksekusi mati yang telah terlaksana,” ujar Direktur Lowy Institute, Michael Fullilove, seperti dikutip Sydney Morning Herald, Kamis (7/5/2015). Seperti diberitakan, PM Australia Tony Abbott telah memutuskan untuk menarik Dubes dari Indonesia sebagai bentuk kekecewaan atas eksekusi mati dua gembong narkoba, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran. Pada Minggu 3 Mei, Dubes Australia untuk RI, Paul Grigson, telah terbang menuju Perth, Australia atas perintah PM Abbott. Sesampainya di Perth, Dubes Grigson dijadwalkan berkonsultasi dengan Menteri Luar Negeri Australia, Julie

Copy and WIN : http://ow.ly/KNICZ

Juru Bicara Kemlu Armanatha Nasir (Hendra/okezone) Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI tidak mempedulikan rencana Pemerintah Australia melakukan pemotongan dana bantuan. Kemlu menyatakan, Indonesia tidak butuh dana bantuan dari Australia. Sebagaimana diketahui, Australia berencana memangkas butuh bantuan ke Pemerintah Indonesia pasca-eksekusi mati gembong narkoba Andrew Chan dan Myuran Sukumaran. Kemlu tidak mempedulikan ancaman itu. “Namun demikian, bantuan yang diberikan oleh Australia merupakan upaya mereka untuk meningkatkan partnership dengan kita sehingga itu merupakan hak mereka untuk memberikan. Tapi Indonesia tidak meminta dana bantuan untuk pembangunan,” kata Juru Bicara Kemlu, Armanatha Nasir, kepada wartawan di Kemlu, Kamis (7/5/2015). “Kita tidak melihat seperti itu. Kita harus melihat bahwa saat ini Indonesia sebagai negara yang dana pembangunannya murni datang dari budget internal. Dana belanja pemerintah tahun 2015 itu Rp 2.093 triliun,” sambung diplomat yang akrab disapa Tata itu. “Itu murni dari biaya sendiri. Pemerintah Indonesia saat ini sudah tidak lagi merupakan negara yang membutuhkan bantuan untuk biaya pembangunan. Indonesia sudah mandiri, tidak lagi membutuhkan bantuan dari negara lain maupun dari organisasi internasional lainnya,” lanjutnya.Warga Australia Tentang Penarikan Dubes dari Indonesia PM Abbott putuskan tarik Dubes dari Indonesia (Reuters) Perdana Menteri (PM) Tony Abbott memutuskan melakukan penarikan Duta Besar (Dubes) Australia untuk RI, Paul Grigson, pasca-eksekusi mati dua gembong narkoba Australia. Namun, sebuah jajak pendapat menyatakan mayoritas warga Australia menentang keputusan Abbott itu. Sebuah jajak pendapat telah dibuat oleh Lowy Institute for International Policy dengan melibatkan sebanyak 1.200 warga Australia. Hasilnya, hanya sebanyak 42 persen yang setuju dengan keputusan PM Abbott untuk penarikan Dubes Australia dari Indonesia. Dalam jajak pendapat tersebut, ketika ditanya apakah eksekusi mati akan membuat dampak besar dalam berkurangnya minat melakukan perjalanan ke Indonesia, 63 persen dari total responden yang menjawab mengatakan, tidak akan ada bedanya. “Meskipun PM Abbott menyatakan protes keras atas eksekusi mati dua warganya, tampaknya rakyat Australia lebih memilih berhati-hati dalam mengambil tindakan tegas terhadap Indonesia setelah eksekusi mati yang telah terlaksana,” ujar Direktur Lowy Institute, Michael Fullilove, seperti dikutip Sydney Morning Herald, Kamis (7/5/2015). Seperti diberitakan, PM Australia Tony Abbott telah memutuskan untuk menarik Dubes dari Indonesia sebagai bentuk kekecewaan atas eksekusi mati dua gembong narkoba, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran. Pada Minggu 3 Mei, Dubes Australia untuk RI, Paul Grigson, telah terbang menuju Perth, Australia atas perintah PM Abbott. Sesampainya di Perth, Dubes Grigson dijadwalkan berkonsultasi dengan Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop. [hmr]

Copy and WIN : http://ow.ly/KNICZ

Sisi lain dari embargo USA & kroninya Indonesia telah kuasai tehnologi guidance & Roket

Embargo akibat pandangan sepihak kasus HAM, Menjadikan bangsa indonesia membuat  plan Road Mapnya kemandirian di berbagai bidang , Tehnologi Industri, Militer, Pangan, dan struktur penunjang lain yaitu Financial Industri, Penilaian sepihak negara luar tentang situasi indonesia di bungkus kepetingan ekonomi secara luas untuk mencegah bangsa dengan SDM & SDA Melimpah di kawasan  ASIA tidak lepas dari ketergantungan negara Eropa serta Sekutunya, Sebagai Kerbau untuk kali ke tiga kita terjebak pada lubang yg sama, era  di awal kemerdekaan Indonesia jadi basis perang intelejen dua Blok TIMUR  & BARAT akibatnya kekacauan politik dan pola pembangunan ekonomi mengikuti blog tertentu,....  pada paruh thn 65 an kita pun diembargo semua produk militer dari blog timur .  tidak patuhnya menjalankan UUD 1945 lewat Politik luar negri Bebas Aktif dan kepetingan pemimpin yg hanya memikirkan diri sendiri dan golongan di level th 1995 pun kita terembargo USA dan Sekutunya,  berawal kejatuhan Rezim Orba Indonesia telah mereformasi semua lini kehidupan berbangsa, POLITIK ,EKONOMI, HUKUM, HANKAM , Memang telalu dini setidaknya setelah bersusah payah Indonesia secara ekonomi telah berhasil menduduki 15 besar GDP tertinggi dunia, setara dengan negara industri maju bahkan utang luar negeripun hanya  dikisaran 23% GDP ( itupun 15% swasta ), sangat jauh dengan negara kawasan Asean, Bahkan USA dan Eropa yg penghobi hutang yang rata rata utang negara tersebut pada 90 – 120 % GDP ini tidak lepas dari peran lembaga eskektutif dan legislatif ,  disamping kekurangan , tapi sosok  Pak SBY telah membuat makin kokoh pondasi pembangunan, Keberanian dlm Sikap membuat Indonesia mulai disegani, Penerapan TOT pada dekade th 2004 terhadap pembelian alustita  dan MEF 1 mulai menampakan Hasil  lewat politik Luar Negri lebih berotot, TEGAS dlm sengketa teretorial, SINGAPURA ( penolakan perjanjian ekstradisi yg di kaitkan lainya. Misal  pemakaian daerah untuk latihan  bagi militar Singapura )  . Pemerintah telah merecanakan Batam sebagi Pusat Industri dan Finacial Asia ), Pengusaan Lalu lintas Udara pun diwilayah itu tinnggal tunggu Waktu untuk eksekusi. Sengketa teretorial dengan Malaysia nyaris tidak teredengar ,tegas dengan AUSTRALIA, 

Radar Isra Indonesia

 TNI Sebagai Garda terdepan dalam menjaga kekayaan alam teretorial RI juga daya tawar diplomasi Luar Negri  membuat Indonesia dimata negara luar lebih berwibawa, kestabilan keamanan berakibat pertumbuhan ekonomi yg stabil rata 6%/thn , Bangsa Indonesia mulai pada penguasaan Tehnologi,  Program peluncuran Roket, RX, roket kendali ( Traking Vidio, Infrared, autopilot ), Produksi Radio Isotof, Pembuatan Satelit, Radar,  KCR,LHD, Kapal bobot tonase 50000dwt,Anoa F16 Model Indonesia,IFX,   Tehnologi Darat, Udara Laut, dan mulai merambah Angkasa dengan program peluncuran Satelit sendiri. Indonesia jadi perbincangan diluar negeri baik pondasi ekonomi,demokrasi ,dan pengusaanya terhadap tehnologi tingkat tinnggi, negri dengan mata uang Rupiah dan SDA melimpah  ini menjadi primadona Investasi , dan buruan negara negra eropa untuk menarik rupiahnya agar  lepas dari krisis berkepanjanngan,. 

Mulainya bergeser peran central ekonomi USA ke raksasa baru Cina , dan Tumbuhnya kekuatan ekonomi baru DAN STABIL, IINDONESIA, BRAZIL,INDIA dan untuk kawasan Asean INDONESIA menguasai 60% total perdangangan

Tentunya untuk menjaga semua TNI juga banyak mengalami pergeseran di tingkat intelejen dan strategis negara, dijatuhkanya UAV asing  oleh TNI di lapangan uji Lapan, kapal selam penyusup yg kepergok satuan hiu kencana . keperkasaan saat AU  latian di australia dan keberhasilan Pasukan GARUDA diluar negri , selalu Juara dlam ketepatan menembak dengan memakai senjata produk pindat,  bahwa TNI bisa dan telah mampu menjaga stabilitas keamanan demi kelancaran pembangunan, ancaman yg terus berkembang dari luar TNI juga di tuntut untuk penyesuain serta penguasaan tehnologi terbaru.

Sebagai negara besar dengan posisi strategis pada lalu lintas perdagangan tidak akan lepas dari rebutan pengaruh negara luar , Penguasaan Tehnologi Mutlak diperlukan, pengembangan dan dukunngan terhadap peneliti peneliti muda Indonesia yg sudah diakui dunia mutlak diperlukan lewat peningkatan anggaran pada bidang tersebut. Agar INDONESIA tidak dilecehkan kembali, agar generasi Penerus menguasai SUMBER DAYA ALAM sendiri

Dahlan Iskan , Pembangunan Energi di P Sumatra -LISTRIK

Rencana Pembanguan jalan tol 1 tahun lalu, Hasilnya masih harus berjuan untuk menghasilakan dan mendapatkan keputusan, Jariran listrik Lintas Sumatra yg dimulai pd 2008 tidak menjadi jelas kapan selesainya,Dua Pembangkit listrik yg dibangun dua dua nya terbengkalai, Pembangkit Listrik Paling Ramah Lingkungan ASAHAN III di Sumatra Utara Belum bisa dimulai, Untuk ijin Lokasinya Saja kini sudah memasuki ulang tahun ke 3 dan masih berbentuk izin, belum bisa bergerak, Bahkan izin lokasi ini menimbulkan Bupati yg mengeluarkanya .... menjadi terdakwa, Saya merasa bersalah terutama kepada Bapak Bupati Toba Samosir,

Proyek Listrik Asahan

 Sayalah yg mendesak pak Bupatii agar segera mengeluarkan izin Lokasi untuk PLTA 180 MW itu bisa segera dibangun supaya kekurangan listrik P Sumatra Segera teratasi, Dana pembangunan PLTA ini sudah lama tersedia tujuh tahun lalu yg akibatnya indonesia bayar pinalti dari program bantuan Jepang yg tidak digunakan.. Kita sungguh malu ke Jepang, di beri uang tidak bisa menggunakannya. Saya Lihat Lokasi Proyek yg sudah siap. Hasil Studi Konsultan Jepang NIPPON KOY menunjuk lokasi itu yg tepat

 

Uang ADA, Hasil Studi kelayakan ADA , Pemenang Tender sudah siap kerja,Penduduk setempat juga bersedia diganti Rugi uang sudah dibayarkan,Lokasi itu memang berbentuk desa, Tegalan dan persawahan, Lalu terungkaplah bencana itu, Menurut peta entah jaman apa lokasi itu ternyata termasuk hutan, “ Bupatipun menjadi tersangka “  Bupati dianggap memberikan izin Lokasi PLTA ditanah Hutan, Proyek langsung menjadi Kipas Angin yg dicopot kabelnya ,... berhenti berputar. Kenapa lokkasi yg berpuluh thun menjadi perdesaan masih tercatat sebagi hutan , Kenapa lokasi yg sudah berpuluh tahun menjadi pedesaan masih tercatat sebagi hutan,.... Tidak ada yg tahu.   SUMUT NASIBMU........

Demikina juga pembangkit listrik raksasa di pangkalan susu 2 X 200 MW , tiang listrik untuk mengalirkan daya ke Medan belum bisa didirikan semua, Ruweeeeet,......Mbululeeettttt, Sampai saya sering bertanya ke diri sendiri di sumut ini siapa sih yg sebenarnya yang perlu listrik,..... oohhh SUMATRA, Pulao kaya Energi,... Pulao yang kekurangan Energi.,

Lihatlah Satu lagi yang ini,.. Pemerintah sudah menetapkan proyek jarinngan listrik 275 KV dari Palembang di Sumtra selatan menuju Medan di sumatra Utara, Makksudnya Listrik dari lumbung energi SUMSEL bisa dikirim dengan cara mudah ke SUMUT, Uangnya sudah ada ,... Kontaktornya sudah ditentukan melalui tender international,... Jaringan itu sudah  mulai dibangun pada tahun 2008 sampai sekarang baru sebagian kecil yg jadi, sebagin besar masih terkatung katung,... sekali lagi penyebabnya sama,.. Status tanah HUTAN, jaringan itu harus melintasi ribuan kilometer tanah hutan. UU menyebutkan kegitan jaringan listrik tidak boleh melintasi hutan. Meski jaringan itu cukup lewat di atas tanah hutan tanpa menebang hutanya.

Jum,at lalu saya kumpulkan semua direksi  dan direksi perusahaan kontraktor BUMN , untuk membahas apakah kontraktor BUMN bisa membantu mempercepatnya, kesimpulanya tidak bissa,.... persoalannya tidak di teknis pengerjaannya tapi di perizinannya. . Saya tidak mau menyerah menunggu selesainya  proyek jaringan 275KV ini..... sungguh merugikan sumatra,.  Maka saya kemukakan ide baru.. membangun jalan TOL LISTRIK yg lebih besar, 500KV Jatim-Jawa –Banten (dari paiton ), Dasar pemikiran saya ,..” Proyekm 275 kv tidak memiliki unsur kepastian kapan akan selesai. “ Rute jaringan 275 Kv itu juga terlalu panjang .. Palembang-Pagar Alam-Killimanjaro-Payakumbuh-sidempuan-taruntang-Medan. “ Sistem itu sudah tidak cocok dengan kemajuan Sumatra  ekonomi saat ini, beban listrik di sumatra sudah tidak bisa di tanggung oleh sistem 275 kv saat ini. 

Maka , Forum itu menyetujui harus dibangun tol listrik dari sumsel ke sumut dengan sitem seperti di Jawa, Saya tidak bermaksud mengoreksi perencanaan lama yang sudah tidak relevan dengan kemajuan baru Sumatra, Para perencana di masa lalu tentu tidak menyangka kemajuan Hebat Sumatra.

Saya minta segera dilakukan studi tol listrik 500kv ini dalam waktu tiga bulan sudah harus terlihat hasilnya. Tiidak perlu Utang Luar Negri, APBN, atasi dengan kemampuan senergi BUMN, dan jalurnya harus lebih pendek. Palembang-Medan lewat pantai Timur lewat Jambi. Saya juga bermaksut mengajak para Bupati untuk menjadi pemegang Saham, agar perizinan lokasi tapak power menjadi bagian para bupati Proyek ini bisa menjadi konsorsium antara BUMN dan Pemda, Seperti Jalan TOL di atas Laut Bali. PLN yg tidak punya uang itu cukup sebagai pengguna ,.Begitu menantang keadaan ini